UAS…

Nama : Nina Nurhayati

NIM : 44304012 (HI1)

Kelompok Kawasan : Pasifik Selatan

Nama Negara : Fiji

JAWABAN NO. I

Kapabilitas Politik Negara	Paham yang dianut	Uraian	Rincian	Uraian Rincian	Ket.
Ideologi	Demokrasi Terpimpin	Mengalami dua kali kudeta	1970-1987 : Demokrasi 1987 : Kudeta 1999 : Kudeta 2000-Sekarang : Demokrasi terpimpin	Pemerintahan demokratis di kudeta militer 1987, Tahun 2000 pemerintahan di kudeta oleh George Speight, Demokrasi dipulihkan akhir 2000 – Sekarang	empat kali kudeta dalam 20 tahun
Ekonomi &Teknologi	Liberal
Demografi		Penduduk 825.478 (153) 48 jiwa/km²; (122)	Kristen=36,2% Hindu=35,5% Islam=28,8%	Kristen : Katolik Roma (8,9%), Sidang Jemaat Allah (4%), dan Adventis (2,9%) Hindu : Aliran Sanatan (74,3%) noname (22%). Arya Samaj (3,7%) Islam : Sunni (59,7%) noname (36,7%), Ahmadiyah (3,6%)	noname = aliran yang tidak jelas
Militer					Commodore Frank Baini
Geografi				Terletak di : 18°10′ LS 178°27′ BT

UAS…

Diplomasi	Fiji yang merupakan Negara kepulauan, menganut system multi-partai.			Partai politik terbesar yang terdapat di Fiji adalah Soqosoqo ni Duavata ni Lewenivanua (SDL), yang merupakan partai penduduk pribumi Fiji dan Fiji Labour Party (FLP), yaitu partai yang mewakili kepentingan warga keturunan India. Namun keanggotaannya terbuka bagi etnis manapun.
Sejarah Interaksi Internasional		Menjadi Anggota Organisasi Internasional	PBB
Keterlibatan dalam perang		Misi operasi pemulihan ketertiban dan keamanan di negeri kepulauan yang dilanda konflik bersenjata di Kepulauan Solomon	Pengerahan paling kurang 2000 pasukan dan 300 personel polisi dari Australia, Selandia Baru Fiji, Vanuatu, dan Tonga ini merupakan operasi militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sejak Perang Dunia II	Sejak tahun 1998, Kepulauan Solomon dilanda konflik etnis yang berkembang menjadi konflik bersenjata, yang telah menewaskan ratusan orang dan sekitar 20.000 orang lainnya mengungsi dari pulau terbesar Guadalcanal. Lembaga legislative, mengeluarkan Undang-Undang yang secara khusus memberi kewenangan dan dasar hukum bagi keberadaan dan operasi militer gabungan Negara-negara Pasifik Selatan di Negeri mereka.
Keterlibatan dalam Perjanjian Internasional		South Pasific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA) Asian And Pacific Coconut Community (APCC) Organisasi Internasional Kayu Tropis (International Tropical Timber Organization) Economic and Social Commision for Asia and Pacific (ESCAP) Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-United Nations	Fiji Masuk ESCAP 3 Agustus 1979	Suatu kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, antara anggota negara Kepulauan Pasifik dengan Australia dan Selandia Baru pada suatu perjanjian Kerjasama dalam bidang produksi, pemasaran, pengolahan dan penelitian, negara-negara produsen kelapa di Asia dan Pasifik Suatu organisasi kerjasama antar Pemerintah negara-negara produsen dan konsumen di bidang komoditi kayu tropis

JAWABAN NO. 2

(a. Setelah melakukan kudeta tidak berdarah pada 5 Desember 2006, militer Fiji menyatakan akan berkuasa di Negara itu hingga 59 tahun. Kekuasaan akan dilepaskan jika Dewan Pemimpin Lokal bersedia menunjuk pemerintah yang disetujui pemimpin kudeta.

Kudeta terakhir di Fiji terjadi pada awal bulan Desember 2006, kudeta ini dilakukan oleh Komodor Frank Vorege Bainimarama Panglima militer Fiji. Bainimara telah berulangkali mengancam akan menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Laisenia Qarase, yang meraih masa jabatan lima-tahun kedua pada Mei, dan menyatakan pemerintah melakukan korupsi dan lunak pada mereka yang berada di balik kudeta di Fiji pada 2000. Tak lama setelah Qarase mengeluarkan pernyataan tersebut, Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark mengatakan presiden Fiji telah membubarkan parlemen dan mensahkan pencopotan Qarase.

Fiji menuduh Australia berusaha mensabotase perekonomiannya dengan merusak pengaturan pinjaman negeri di kepulauan Pasifik itu bersama para pemimpin dunia. Pemerintah Fiji diserang oleh negara-negara termasuk Australia dan Selandia Baru sejak militer merebut kekuasaan dalam beberapa kali kudeta. Campur tangan militer Australia dalam kudeta di Fiji akan bisa menimbulkan ‘horor` dan pertumpahan darah, kata Perdana Menteri Australia. John Howard menegaskan keputusannya tidak akan membantu pemerintah terpilih di Fiji.

Howard sebelumnya mengatakan, bahwa perdana menteri terguling Fiji, Laisenia Qarase, mengimbaunya beberapa jam sebelum militer menyerah kepada permintaan asisten militer, namun permintaan tersebut ditolak. Tindakan militer Australia tak pernah bermaksud demikian, meskipun Australia mengirim tiga kapal perang siaga di lepas pantai Fiji, untuk mengevakuasi warga Australia bila kudeta tersebut menimbulkan kerusuhan, ucap Howard. Howard mengatakan, dia memberikan kuasa bagi intervansi militer di Timur Timur, karena Canberra mempunyai keterlibatan sejarah di sana. Kecaman-kecaman ditujukan kepada Australia sehubungan perannya sebagai polisi di Pasifik setelah mengirimkan pasukannya ke Timur Timur, dan mengirim pasukan penjaga perdamaian di Kepulauan Solomon saat dicekam gejolak. Australia mengecam keras militer Fiji yang mengambil alih kekuasaan dengan brutal dan ilegal serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada rezim baru.

(b. Permasalahan kudeta dan isu campur tangan pihak asing dalam pemerintahan fiji sebenarnya telah terjadi ketika kali pertama kudeta terjadi di Fiji pada tahun 1987, namun sampai saat ini pihak – pihak yang menyatakan bahwasanya adanya keterlibatan pihak asing belum pernah terungkap dan terbukti. Kudeta terjadi di fiji dikarenakan adanya ketidak samaan persepsi antara militer dengan pemerintah yang sah. Kudeta selalu dilakukan dengan dalih karena pihak militer melihat adanya ketidakstabilan perekonomian bagi rakyat fiji yang disebabkan oleh tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kudeta yang keempat dalam 20 tahun terakhir di Fiji dilakukan karena militer menilai pemerintah terlalu lunak terhadap pelaku kudeta tahun 2000 lalu. Setelah kudeta, Bainimarama mengangkat dirinya sebagai presiden menggantikan posisi Presiden Ratu Josefa Iloilo’s dan menunjuk perdana menteri sementara. Bainimarama mengangkat Jona Senilagakali Baravilala, seorang mantan dokter militer untuk menjadi perdana menteri sementara sebelum menggelar pemilu. Bainimarama sebelumnya merupakan pahlawan yang mampu mengembalikan demokrasi di Fiji saat kudeta yang terjadi tahun 2000 lalu. Namun, aksinya yang memutuskan mengudeta pemerintahan Qarase menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Harian Fiji Times.

Kudeta yang dilakukan militer Fiji menyebabkan negara kepulauan itu terancam dikeluarkan sementara waktu dari keanggotaan pesemakmuran Inggris, Washington juga memutuskan membekukan bantuan senilai US$ 2,5 juta. Bantuan itu sebelumnya ditujukan untuk anggaran belanja dan pelatihan militer. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Sean McCormack, mengatakan AS mengutuk kudeta yang dilakukan militer Fiji. Terlebih lagi kecaman keras terhadap kudeta yang dilakukan datang juga dari PBB.

JAWABAN NO. 3

Berbeda hal nya dengan Negara – Negara dikawasan pasifik selatan lainnya, Dari analisa dalam Kapabilitas Politik, Terutama dalam bidang militernya, Negara Fiji berpotensi menjadi Negara adidaya. Fiji mempunyai kemampuan angkatan bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Selain itu, militer di Fijipun telah melakukan beberapa kali kudeta terhadap pemerintahannya, Potensi Fiji menjadi Negara adidaya dalam bidang militer, Fiji mempunyai kemampuan angkatan bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Selain itu, militer Fijipun pernah bergabung menjadi pasukan gabungan Negara-negara pasifik selatan dalam hal mengatasi konflik etnis yang berkembang menjadi konflik bersenjata di Kepulaluan Solomon. Sementara selain Australia, kapabilitas Negara Fiji sangat lebih maju dari pada Papua Nugini ataupun Timor leste. Hal inilah yang membuat Australia selalu ikut campur tangan dibalik setiap kisruh yang terjadi di Fiji. Intervensi terang-terangan seperti ketika Australia mengirimkan dua perwira senior polisi nya untuk mengambil alih kepemimpinan kepolisian di Fiji sehingga intervensi dan keterlibatan Australia terhadap persoalan Negara Fiji pun semakin menguat ditambah lagi dengan Australia juga mengirim pasukan keamanan ke Fiji.

Sementara dalam Bidang Sumber Daya Alam, Para peneliti menemukan 10 struktur molekul baru yang mengandung bahan obat dari spesies rumput laut merah yang hidup pada karang dangkal di sepanjang garis pantai Fiji. Tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Biologi dari Georgia Institute of Technology Mark Hay menemukan bahwa beberapa senyawa alami ini memiliki kemampuan membunuh sel kanker, bakteri, dan virus HIV. Di laboratorium, para peneliti mengekstrak organisme ini menggunakan cairan campuran organik yang akan membuka sel organisme dan menghasilkan produk natural. Cairan organik kemudian diambil dari ekstrak dengan cara diuapkan. Sejumlah kecil setiap ekstrak kemudian diuji untuk melawan target misalnya parasit malaria, bakteri penyebab TBC, dan kanker. Rumput laut merah Callophycus adalah salah satu dari lima spesies pertama yang diteliti kandungan senyawa obat-obatannya. Anne Prusak dari Geogia Tech dan teknisi riset memisahkan molekul-molekul baru dengan komponen lain yang diekstrak dengan proses kromatografi sehingga dapat diteliti karakteristik setiap senyawa. Para peneliti kemudian menggunakan proses kristalografi sinar-X yang dilakukan di Emory University di Atlanta, nuclear magnetic resonance spectroscopy, dan analisis spektral massa untuk menentukan bagaimana karbon, hidrogen, oksigen, dan brom saling berikatan membentuk struktur molekul dari 10 produk alami yang baru ditemukan.

Quiz…..

1. Analisa terkait dengan potensi untuk menjadi Negara adidaya, dilihat dari kapabilitas politiknya (Ideologi, Militer).
Jawaban :
Dari analisa melalui kapabilitas politiknya terutama dalam bidang militernya, Negara Fiji berpotensi menjadi Negara adidaya.
Fiji mempunyai kemampuan angkatan bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.
Selain itu, militer di Fijipun telah melakukan beberapa kali kudeta terhadap pemerintahannya, berikut data kudeta yang terjadi di Negara Fiji :
Pemerintahan demokratis mengalami interupsi oleh dua kudeta militer pada 1987, yang disebabkan keprihatinan bahwa pemerintah pada waktu itu akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji (India). Akibat dari kudeta kedua pada 1987, Monarkhi Britania dihapuskan, Gubernur Jenderalnya digantikan oleh seorang Presiden non-eksekutif dan nama lama negara itu berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji (kemudian berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji pada 1997). Sebuah konstitusi 1990 menjamin etnik Fiji kekuasaan atas Fiji, namun hal ini menyebabkan emigrasi besar-besaran masyarakat keturunan India; kehilangan ini menyebabkan kesulitan ekonomi, namun menjamin bahwa bangsa Melanesia akan menjadi mayoritas. Amandemen yang diberlakukan pada 1997 menjadikan konstitusi lebih setara. Pemilu yang bebas dan damai pada 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Indo-Fiji. Setahun kemudian, ia digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Speight, seorang nasionalis Fiji garis keras. Demokrasi dipulihkan menjelang akhir 2000, dan Laisenia Qarase, yang telah memimpin pemerintahan sementara saat itu, terpilih sebagai Perdana Menteri. Keanggotaan Fiji di Persemakmuran dikenai sanksi karena kegiatan-kegiatan yang anti-demokratis sehubungan dengan kudeta 2000.
Kudeta keempat dalam 20 tahun terakhir di Fiji, dilakukan karena militer menilai pemerintah terlalu lunak terhadap pelaku kudeta tahun 2000 lalu.
Setelah kudeta, Bainimarama mengangkat dirinya sebagai presiden menggantikan posisi Presiden Ratu Josefa Iloilo’s dan menunjuk perdana menteri sementara. Bainimarama mengangkat Jona Senilagakali Baravilala, seorang mantan dokter militer untuk menjadi perdana menteri sementara sebelum menggelar pemilu.
Bainimarama sebelumnya merupakan pahlawan yang mampu mengembalikan demokrasi di Fiji saat kudeta yang terjadi tahun 2000 lalu. Namun, aksinya yang memutuskan mengkudeta pemerintahan Qarase menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.

2. Analisa Pembandingan Potensi Ancaman (Kawasan dan Dunia).
Jawaban :
Akibat kudeta yang dilakukan oleh Komodor Frank Bainimarama menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Negara tetangga seperti Australia dan Selandia Baru menyerukan agar militer tidak mengambil alih kekuasaan. Australia dan Selandia Baru sebelumnya juga menolak mengirimkan militernya untuk membantu pemerintahan Qarase.
Kedua negara itu juga segera memutuskan bantuan militer ke Fiji dan memberlakukan larangan bepergian bagi semua orang yang berencana bergabung dengan pemerintahan sementara di negara itu. Menlu Australia Alexander Downer mengatakan sanksi lebih kuat akan menyusul kemudian.
Kudeta yang dilakukan militer Fiji menyebabkan negara kepulauan itu terancam dikeluarkan sementara waktu dari keanggotaan pesemakmuran Inggris. Washington juga memutuskan membekukan bantuan senilai US$ 2,5 juta. Bantuan itu sebelumnya ditujukan untuk anggaran belanja dan pelatihan militer. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Sean McCormack, mengatakan AS mengutuk kudeta yang dilakukan militer Fiji.
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan melalui juru bicaranya menyesali kudeta yang terjadi dan mendesak agar pemerintahan sementara dapat segera mengembalikan kekuasaan pada rakyat. “Kejadian ini akan berpengaruh pada penempatan dan rotasi pasukan Fiji yang terlibat dalam operasi PBB di Irak,” kata Stephen Dujarric, Juru Bicara Sekjen PBB.

3. Bagaimana langkah-langkah menjadi Negara Adidaya
Jawaban :
Potensi Fiji menjadi Negara adidaya dalam bidang militer, Fiji mempunyai kemampuan angkatan bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Selain itu, militer Fijipun pernah bergabung menjadi pasukan gabungan Negara-negara pasifik selatan dalam hal mengatasi konflik etnis yang berkembang menjadi konflik bersenjata di Kepulaluan Solomon.
Di negaranya sendiri militer Fiji sangat berpengaruh, terbukti dengan beberapa kali kudeta yang dilakukan militernya sendiri terhadap pemerintahannya. Salah satu contoh kekuasaan Militer di Fiji pada kudeta terakhir, Militer Fiji mengancam akan membatalkan komitmen penyelenggaraan pemilihan umum yang rencananya akan diadakan pada awal tahun depan, jika penduduk Fiji menolak mendukung rencananya mengubah sistem electoral. Perdana Menteri yang dipilih dirinya sendiri, Vorege Bainimarama, yang tampil berkuasa dalam kudeta tak berdarah pada Desember 2006, mengatakan, pemilu sebagai bagian dari gerakan kembali ke demokrasi tidak akan diselenggarakan jika rencananya tidak mendapat dukungan politik. “Kami tak bisa melakukan pemilu tanpa konstitusi,” kata kantor berita FijiLive, mengutip pernyataan Bainimarama saat menjelaskan kepada penduduk desa pada pembukaan satu gereja. Dalam menghadapi kecaman internasional atas kudeta dan sanksi-sanksi yang diakibatkannya, Bainimarama menjanjikan akan menyelenggarakan pemilu pada akhir Maret tahun depan. Namun, dia menegaskan mengenai apa yang disebut Konstitusi Rakyat untuk Perubahan dan Kemajuan, yang termasuk usulan-usulan untuk menyusun kembali sistem pemilu negara. Bainamarama mengatakan, sistem yang ada sekarang menimbulkan perbedaan rasial antara penduduk asli Fiji yang mayoritas dan etnis India yang minoritas. Ketegangan-ketegangan rasial telah menjadi faktor besar dalam empat kali kudeta di dalam dua dasawarsa terakhir di negara Pasifik Selatan yang hanya berpenduduk 900.000 orang itu. Para pemimpin pertama tiga kudeta dituduh menggulingkan pemerintah terpilih dengan dalih melindungi supremasi politik penduduk asli. Dia mengatakan, ia telah mengatakan kepada Perdana Menteri Laisenia Qarase pada pekan ini dalam pertemuan pertama mereka sejak kudeta, bahwa pemilihan-pemilihan tak bisa diadakan tanpa kepastian dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya kudeta. Konstitusi yang dipromosikan Bainimarama dipandang penting untuk memastikan pemecahan masalah-masalah Fiji, namun hal itu ditentang oleh banyak politisi serta kepala-kepala adat Fiji. Bainimarama bertekad untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada Maret berdasarkan konstitusi yang sekarang berlaku, pada pertemuan 16 pemimpin Pasifik pada Oktober tahun lalu. Dia sejak itu mendesak memperkenalkan konstitusi pertamanya tersebut, namun persiapan-persiapan seperti pengubahan sistem pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Weekly News…

Organisme Laut di Fiji Kaya Obat-obatan

Para peneliti menemukan 10 struktur molekul baru yang mengandung bahan obat dari spesies rumput laut merah yang hidup pada karang dangkal di sepanjang garis pantai Fiji.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Biologi dari Georgia Institute of Technology Mark Hay menemukan bahwa beberapa senyawa alami ini memiliki kemampuan membunuh sel kanker, bakteri, dan virus HIV.

Di laboratorium, para peneliti mengekstrak organisme ini menggunakan cairan campuran organik yang akan membuka sel organisme dan menghasilkan produk natural. Cairan organik kemudian diambil dari ekstrak dengan cara diuapkan. Sejumlah kecil setiap ekstrak kemudian diuji untuk melawan target misalnya parasit malaria, bakteri penyebab TBC, dan kanker.

Rumput laut merah Callophycus adalah salah satu dari lima spesies pertama yang diteliti kandungan senyawa obat-obatannya. Anne Prusak dari Geogia Tech dan teknisi riset memisahkan molekul-molekul baru dengan komponen lain yang diekstrak dengan proses kromatografi sehingga dapat diteliti karakteristik setiap senyawa.

Para peneliti kemudian menggunakan proses kristalografi sinar-X yang dilakukan di Emory University di Atlanta, nuclear magnetic resonance spectroscopy, dan analisis spektral massa untuk menentukan bagaimana karbon, hidrogen, oksigen, dan brom saling berikatan membentuk struktur molekul dari 10 produk alami yang baru ditemukan.

“Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan sebelum siap diformulasi menjadi obat,” kata Kurbanek. Paling tidak diperlukan waktu sepuluh tahun untuk siap menjadi produk komersial.

Perjanjian Internasional…

Fiji juga menandatangani perjanjian internasional pada beberapa organisasi internasional yang Fiji sendiri masuk sebagai anggota organisasi internasional tersebut. Perjanjian internasional itu adalah perjanjian sebagai anggota South Pasific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA), Asian And Pacific Coconut Community (APCC), Organisasi Internasional Kayu Tropis (International Tropical Timber Organization), Economic and Social Commision for Asia and Pacific (ESCAP), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-United Nations, Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG)   

Organisasi Internasional…

Fiji Masuk ke dalam anggota beberapa Organisasi Internasional, diantaranya :

 

·        Fiji termasuk dalam anggota South Pasific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA) yaitu suatu kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, antara anggota negara Kepulauan Pasifik dengan Australia dan Selandia Baru pada suatu perjanjian.

·        Asian And Pacific Coconut Community (APCC) yaitu kerjasama dalam bidang produksi, pemasaran, pengolahan dan penelitian, negara-negara produsen kelapa di Asia dan Pasifik.

·        Organisasi Internasional Kayu Tropis (International Tropical Timber Organization) yaitu suatu organisasi kerjasama antar Pemerintah negara-negara produsen dan konsumen di bidang komoditi kayu tropis. Organisasi ini telah menyatukan negara produsen dan negara konsumen untuk membahas dan mempertukarkan informasi secara transparan dan menyusun kebijakan tentang segala aspek ekonomis kayu tropis dunia.

·        Economic and Social Commision for Asia and Pacific (ESCAP)

Fiji Masuk sebagai anggota ESCAP pada tanggal 3 Agustus 1979

·        Fiji juga termasuk ke dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

·        Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG)   

anggota APG, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, China Taipe, Cook Islands, Fiji Islands, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, Marshal Islands, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, Niue, Pakistan, Palau, Philippina, Samoa, Singapura, Thailand, Tonga, Amerika Serikat, Vanuatu, Sri Langka, Vietnam, Myanmar, Afganistan, dan Kanada.

Weekly News…

Bus Pengantar Jenasah Mahasiswa Fiji Terbalik, 5 Tewas, 24 Luka Berat

 

29 May 2008.

 

BAUCAU- Bus Frutoasa (jurusan Dili-Baucau) yang membawa jenasah Mateus da Silva Joao (21), yang dikirim belajar ilmu kedokteran di Republik Fiji, petang kemarin terbalik dalam perjalanan menuju tempat kelahirannya di Sagadati, Sub Distrik. Laga, Dis. Baucau. Kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang tewas dan 24 orang menderita luka-luka berat. Saat ini para korban luka-luka berat menjalani perawatan intensif di Hospital Referal Baucau.

Amurka alam ini memanah pedih keluarga almarhum Mateus da Silva Joao (21), seorang mahasiswa Timor Leste yang sedang kuliah di fakultas kedokteran di salah satu universitas terkenal di Republik Fiji. Jenasahnya baru tiba di Bandara Internasional.

Tugas ICT…

Pengaruh Australia di Pasifik (Fiji) Semakin Mencolok

      Ikut campur Australia terhadap 16 negara kawasan Pasifik semakin terlihat memainkan perannya. terlebih setelah dua perwira senior polisi Australia mengambil alih kepemimpinan kepolisian di Fiji sehingga intervensi dan keterlibatan Australia terhadap persoalan Negara Fiji pun semakin menguat terlebih lagi Australia juga mengirim pasukan keamanan ke Fiji. Polemik pun berkembang, Ada yang mencemaskan kemungkinan meluasnya dominasi dan hegemoni Australia di kalangan negara-negara Pasifik. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat, Australia tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Campur tangan Australia bukan ekspresi sebuah ambisi, tapi lebih karena diminta. Otoritas Fiji yang kebetulan sudah kewalahan menghadapi kekacauan dan kerusuhan, terpaksa meminta bantuan Australia .Sekiranya tidak terjadi pergolakan hebat di Fiji, Australia tentu tidak tertarik dan terpancing melakukan intervensi. Kehadiran pasukan keamanan Australia untuk beberapa pekan, dianggap sebagai penyelamat karena membantu meredam pergolakan.

      Meski hadir sebagai kekuatan penyelamat, kehadiran perwira dan aparat keamanan Australia tetap menimbulkan keprihatinan. Terutama karena di balik kehadiran pasukan keamanan Australia, segera terlihat ketidakberdayaan Pemerintah Fiji maupun negara-negara Pasifik lainnya. Fiji dianggap gagal sebagai negara dalam mengelola pemerintahan dan rakyatnya. Status sebagai negara merdeka dan berdaulat menjadi sia-sia karena tidak mampu mendorong pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Negara-negara Pasifik, kecuali Australia dan Selandia Baru, masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kemiskinan. Hanya Australia dan Selandia Baru bisa berperan baik di panggung kawasan maupun global, sedangkan 14 negara Pasifik lainnya masih terjebak dalam persoalan domestik masing-masing. Negara Fiji sudah berkali-kali diguncang kudeta, pemberontakan, pertikaian etnis, instabilitas ekonomi dan politik.

Interevensi Australia di Fiji :

      Kisruh atas campur tangan Australia terhadap 16 negara-negara Pasifik terutama Negara Fiji sempat mengundang konflik berkepanjangan, pro-kontra pun semakin hingar terdengar. Melihat dari persoalan yang ada serta mengamati permasalahan tersebut, dalam hal ini kehadiran Autralia dan pasukannya di Fiji tidak pula serta merta dinilai sebuah intervensi yang berlebihan. Australia mempunyai alasan yang tepat terkait dengan ikut campurnya Negara kangguru itu kedalam permasalahan yang ada di Fiji walaupun tidak menutup kemungkinan adanya alasan dan atau tujuan tertentu dari Australia. Otoritas Fiji meminta bantuan kepada Australia untuk turun tangan membantu penanganan keamanan yang sudah kewalahan dihadapi keamanan Fiji sehingga telah menyebabkan kekacauan dan kerusuhan.

      Melihat permasalahan yang ada, banyak yang beranggapan bahwa Australia telah memasuki dan campur tangan atas kedaulatan Fiji, kedaulatan sebenarnya menjadi isu utama ketika seseorang yang dianggap sebagai representasi kedaulatan atau lambang kedaulatan negara terancam oleh intervensi asing. Kendati demikian, masalah kedaulatan negara tidak memiliki hubungan dengan tanggungjawab seseorang dari kejahatan yang telah dilakukannya sekalipun. Konsep kedaulatan mendapatkan tempat pertama kali tatkala Perjanjian Westphalia 1648 sekaligus mengakhiri perang selama 30 tahun lebih di Eropa antara kerajaan-kerajaan pro Gereja Katolik dengan kerajaan-kerajaan pendukung reformasi gereja Katolik atau lebih dikenal dengan kaum protestan. Konsep kedaulatan model Westphalia yang mendasarkan diri pada adagium Cuius Regio Ius Religio yang bila diartikan secara bebas jika suatu wilayah mayoritas penduduknya memeluk agama tertentu maka hukum agama itulah yang berlaku. Konsep kedaulatan model Westphalia ini menitikberatkan akan kontrol penuh terhadap teritorial termasuk perihal kewenangan negara dan yurisdiksi negara. Dalam hukum internasional konsep ini masih berurat akar, sekalipun dalam perkembangan situasi politik modern konsep kedaulatan dengan kontrol terhadap teritorial secara penuh mulai mengalami pergeseran. Dalam praktiknya, negara memiliki hak untuk mempertahankan keutuhan teritorialnya. Mulai dari cara yang halus yaitu berupa konsesi-konsesi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang berpotensi melakukan pemisahan diri hingga tindakan militer untuk meredam kerusuhan. Namun tidak demikian dengan pemerintah Fiji, konflik dan kerusuhan yang terjadi membuat kewalahan keamanan Fiji untuk mengatasinya sehingga meminta Australia dan pasukannya untuk membantu menangani konflik tersebut dan kemudian hal ini lah yang menuai banyak kecaman dari banyak kalangan yang menyatakan bahwa kehadiran Australia dan pasukannya di Fiji adalah sebuah intervensi terhadap kedaulatan sebuah negara yang sedang berdaulat.

      Ihwal intervensi, posisi hukum internasional sangat jelas. Setiap bentuk intervensi adalah pelanggaran hukum internasional. Namun patut diingat pula bahwa kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Konsep kedaulatan sebagai tanggungjawab negara ini merupakan counter dari konsep intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pemenuhan hak-hak warga negara oleh negara tentunya menghalangi legitimasi upaya intervensi pihak ketiga untuk menghentikan kebijakan negara yang bersifat represif. Akan tetapi bila negara menafikan tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, masyarakat internasional dapat menanggalkan prinsip non-intervensi dengan alasan kemanusian. Negara tersebut tidak dapat menggunakan dalih atas tindakannya yang melanggar hukum internasional untuk menolak terjadinya sebuah intervensi kemanusiaan.

      Jadi, tidak ada yang salah atas apa yang telah dilakukan oleh Australia sehingga menempatkan pasukannya sekalipun di Fiji, Fiji dan Australia sekalipun dapat menjalankan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak warga negara termasuk fundamental freedom dan HAM. Dengan kata lain, apabila satu Negara sudah kewalahan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, masyarakat internasional dapat menanggalkan prinsip non-intervensi dengan alasan kemanusian. Dengan demikian Fiji tidak saja menjaga kedaulatan teritorialnya, namun juga memenuhi hak perlindungan warga negaranya dan yang berarti juga peranan Australia cukup besar dalam permasalahan ini.

Keterlibatan dalam Perang…

Pasukan Australia Mendarat di Solomon

 

Pasukan Gabungan Negara-negara pasifik selatan yang di pimpin Australia, mulai mendarat di Kepulauan Solomon dalam suatu misi operasi pemulihan ketertiban dan keamanan di negeri kepulauan yang dilanda konflik bersenjata itu. Pengerahan paling kurang 2000 pasukan dan 300 personel polisi dari Australia, Selandia Baru Fiji, Vanuatu, dan Tonga ini merupakan operasi militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sejak Perang Dunia II.

 

Sebagaimana diberitakan harian ini pekan lalu, sejak tahun 1998, Kepulauan Solomon dilanda konflik etnis yang berkembang menjadi konflik bersenjata, yang telah menewaskan ratusan orang dan sekitar 20.000 orang lainnya mengungsi dari pulau terbesar itu, Guadalcanal.

 

Lembaga legislative, mengeluarkan Undang-Undang yang secara khusus memberi kewenangan dan dasar hukum bagi keberadaan dan operasi militer gabungan Negara-negara Pasifik Selatan di Negeri mereka.